Key points

• Social media compliance di Indonesia telah berkembang dengan banyaknya kebijakan baru dari pemerintah. 
• Terutama, dari segi pemrosesan data pribadi untuk pemasaran, larangan konten negatif, dan kejelasan status komersial konten di media sosial.
• Brand bisa berkontribusi bagi ekosistem sehat dengan tetap up-to-date tentang peraturan terbaru, berkonsultasi dengan ahli hukum, serta social media agency yang memahami kebijakan tersebut.

Dalam menghadapi dinamika era digital, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjaga kepatuhan konten di media sosial. Sebagai brand director, Anda perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan regulasi tersebut guna menjaga reputasi dan keberlanjutan operasional brand. Termasuk, ketika Anda bekerja sama dengan social media agency Jakarta. 

Apa saja kebijakan yang sebaiknya Anda ketahui? Mari simak ulasan lengkapnya di sini!

Pemrosesan Data Pribadi untuk Social Media Marketing

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menekankan pentingnya perlindungan data individu dalam aktivitas digital. Dalam konteks pemasaran media sosial, pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan transparan. 

Pelanggaran terhadap UU PDP akan membuat brand Anda terkena sanksi hukum, serta menurunkan kepercayaan konsumen terhadap brand Anda. Oleh karena itu, Anda perlu memastikan bahwa setiap data yang digunakan dalam kampanye pemasaran telah diperoleh dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Terbaru tentang Konten Negatif

Perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui UU No. 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menegaskan larangan penyebaran konten negatif di platform digital. Kebijakan ini juga berlaku bagi media sosial.

Konten yang mengandung unsur pornografi, SARA, perjudian, dan/atau informasi menyesatkan harus dihindari dalam setiap aktivitas pemasaran. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada pemblokiran konten atau bahkan akun resmi brand Anda. 

Maka dari itu, sebagai Brand Director, Anda harus memastikan bahwa semua materi promosi telah melalui proses peninjauan yang ketat untuk mematuhi regulasi tersebut.

Kejelasan tentang Status Komersial Konten Media Sosial

Etika Pariwara Amandemen 2020 menyoroti pentingnya transparansi dalam konten berbayar atau bersponsor di media sosial. Terutama, jika brand Anda dan social media agency Jakarta menjalankan strategi pemasaran yang melibatkan endorsement dengan tokoh influencer.

Menurut bagian 4.6.11 dalam panduan tersebut, brand harus secara jelas mengidentifikasi konten yang bersifat komersial untuk menghindari potensi penyesatan konsumen. Misalnya, menyertakan hashtag seperti #ad atau #sponsored pada konten akun seorang influencer dapat membantu audiens mengenali konten berbayar. 

Kegagalan dalam memberikan kejelasan ini tidak hanya melanggar etika periklanan, tetapi juga dapat merusak citra brand di mata publik. Hal ini semakin diperkuat oleh hasil riset Sun, et al. (2023):  konten promosi di media sosial yang memperjelas status komersialnya justru memiliki performa lebih baik daripada yang tidak.

Bagaimana Brand Bisa Berkontribusi?

Brand Anda bisa ikut berkontribusi bagi social media compliance di Indonesia dengan menerapkan keempat cara berikut:

1. Kolaborasi dengan ahli hukum

Bekerja sama dengan profesional hukum yang berpengalaman dalam regulasi digital akan tetap menjaga aktivitas pemasaran Anda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka dapat memberikan panduan terkait interpretasi dan implementasi kebijakan terbaru, sehingga meminimalkan risiko hukum bagi brand Anda.

2. Tetap up-to-date dengan ketentuan terkini

Dunia digital terus berkembang, begitu pula dengan regulasinya. Memilih social media agency Jakarta yang selalu mengikuti perkembangan regulasi konten terbaru, seperti IDEOWORKS, memastikan strategi pemasaran Anda tetap relevan dan patuh terhadap peraturan. 

Selain itu, agensi yang proaktif dalam memahami perubahan regulasi dapat membantu brand Anda beradaptasi dengan cepat dan efektif.

3. Buat strategi kepatuhan dan monitoring

Mengembangkan strategi yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi adalah langkah yang sangat penting bagi reputasi brand Anda. Implementasikan sistem monitoring untuk mengawasi konten yang dipublikasikan, memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. 

Penggunaan alat bantu digital untuk social media monitoring seperti SEMRush, Hootsuite, Brandwatch, dan lain-lain dapat membantu Anda mendeteksi dan mencegah penyebaran konten yang melanggar kebijakan internal maupun dari pemerintah.

4. Pelatihan rutin untuk tim

Memberikan pelatihan berkala kepada tim pemasaran dan konten in-house Anda akan membantu mereka memahami dan mematuhi regulasi terbaru. Sebab, dengan pengetahuan yang memadai tentang kebijakan konten, mereka bisa menghasilkan materi yang sesuai dan menghindari potensi pelanggaran.

Menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi media sosial memberikan berbagai manfaat bagi brand Anda. Selain menghindari sanksi hukum, hal ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat reputasi brand di pasar.

Untuk mewujudkan social media compliance, Anda perlu mengikuti perkembangan regulasi secara berkala dan bekerja sama dengan pihak terkait. Termasuk, social media agency Jakarta yang memahami seluk-beluk ketentuan konten seperti IDEOWORKS. Mari berkonsultasi dengan IDEOWORKS untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran sesuai regulasi!